Bangkalan | MMCnews.id – Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah
(usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
Bagi keluarga penerima bantuan KIP, program tersebut adalah satu – satunya harapan agar anak mendapat pendidikan yang layak, namun bagaiman ketika bantuan tersebut tidak diterima oleh siswa ?
Baru baru ini sejumlah wali murid mengeluhkan realisasi bantuan KIP di SDN Blega Oloh Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Pasalnya para siswa penerima bantuan KIP tersebut, sejak masuk di SDN Blega belum pernah menerima bantuan tersebut padahal siswa tersebut merupakan penerima KIP.
Seperti dikatakan salah satu orang tua siswa yang enggan namanya disebutkan mengatakan semenjak anak nya sekolah tidak pernah menerima buku tabungan, Kartu Anjungan Tunai mandiri (ATM) apalagi uang, Meskipun diketahui anaknya terdata sebagai penerima KIP.
“Semenjak sekolah di sana, anak saya nggak pernah dapat buku tabungan, atm apalagi uang pak” katanya.Rabu (22/09/21).
Ia beserta wali murid yang lain berharap, agar bantuan tersebut bisa diterima, dan meminta kepada pihak sekolah untuk memberikan haknya.
“Saya harap KIP itu dikasihkan ke kami kalau memang itu hak kami pak”. Ucapnya.
Sementara Masniyah Kepala SDN Blega Oloh dikonfirmasi terkait realisasi KIP yang dikeluhkan wali murid mengatakan, Pihaknya sudah mencairkan bantuan tersebut dan menyepakati dengan komite sekolah dengan membagi rata, ke siswa yaitu dengan cara membelikan seragam sekolah kepada semua siswa.
“Bukan tidak mencairkan, kita sudah sepakat dengan komite untuk dibelikan seragam.” jelasnya
Disinggung masalah keberatan wali murid atas kebijakannya. Masniyah mengatakan, pihaknya pernah mengumpulkan orang tua siswa sebelum pandemi dan mereka menyetujuinya.”Terangnya.
Terpisah Jatim selaku komite sekolah, saat ditemui awak media MMCnews.id dikediamannya Membantah kalau ada musyawarah dan kesepakatan, karena selama ini tidak pernah diadakan musyawarah bahkan beberapa tahun ini dirinya nggak pernah dilibatkan oleh pihak sekolah.
“Nggak pernah ada musyawarah pak, kalau dulu iya waktu kepala sekolah yang dulu” ungkapnya.
Terkait bantuan dirinya tidak tahu menahu, bantuan apa, yang penting dijalankan sesuai dengan regulasinya.
“Kalau memang bantuan itu untuk dikasih uangnya ya kasih, kalau dikelola sekolah ya kelola sekolah”Tuturnya.
Menurut Jatim sudah beberapa tahun sebagai Komite, dirinya tak pernah dilibatkan, pihak sekolah juga tidak pernah meminta tanda tangan.
” Sudah berapa tahun ini saya nggak pernah dilibatkan musyawarah, dan tak pernah tanda tangan, saya berharap pihak sekolah mengadakan rapat meskipun tidak satu bulan sekali, ya berapa bulan sekali pak.” pungkasnya.
( Mansur).
