Bogor, | MMCnews.id, – Besarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di ruas Kabupaten Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, melalui Dinas Pekerjaan Umum terus dilakukan, supaya dengan besaranya anggaran tersebut dapat menghasilkan proyek yang ideal yaitu proyek yang selesai sesuai dengan perencanaan awal, baik dari segi waktu, anggaran, maupun kualitas.
Tahun 2021 ini anggaran milyaran rupiah dikucurkan pemerintah untuk peningkatan sejumlah ruas jalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2021.
Seperti pekerjaan proyek peningkatan jalan dengan konstruksi rigid pavement di ruas Cimanggis – Kencana Bts Kota Bogor,
Proyek peningkatan jalan tersebut menelan anggaran kisaran 1,5 Milyar rupiah yang dikerjakan oleh Cv Rajanska Banguntama, namun besarnya anggaran bukan jaminan kualitas pekerjaan lebih baik.
Proyek peningkatan jalan dengan kontruksi rigid beton di ruas Cimanggis – Kencana Bts Kota Bogor, diduga dikerjakan asal – asalan pasalnya pengerjaan jalan yang sudah di cor tersebut, didapati bahan material untuk lapisan pondasi atas (LPA) diduga kurangi ketebalan dan tidak sesuai spesifikasi, sehingga kuat dugaan tidak sesuai Rancana Anggran Belanja (RAB), selain itu sebagian jalan yang sudah dicor tersebut didapati tidak menggunakan besi tie bars.
Investigasi media ini dilokasi pengerjaan, selain ketebalan LPA, dan besi Tie Bars, Slaump test beton yang merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa kental adukan beton tidak digunakan.
“Dalam surat jalan tertera slump 12+-2 justru alat yang ada dilokasi tidak digunakan sama sekali, dari 10 kendaraan yang menuangkan beton dalam pengerjaan jalan tersebut tidak dilakukan slaump”.Ungkap warga di sekitar lokasi pekerjaan.
Lanjutnya untuk memuluskan aksinya supaya tidak ketahuan saat pengecoran strauss dilakukan malam hari, “Ungkap warga.7/9/21.
Kurangnya pengawasan dari pihak konsultan maupun Dinas PU Kabupaten Bogor, membuka peluang melencengnya pekerjaan yang di biayai oleh negara itu, sehingga kuat dugaan di manfaatkan oleh oknum – oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan yang sebesar – besarnya.
Jika kondisi semacam itu di biarkan maka kuat dugaan negara berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan juta.
Hingga berita tayang Dinas terkait Baik PPK atau Kabid Jalan dan Jembatan belum bisa di minta keterangan. (Iwan)
